MATERI HUKUM KETENAGAKERJAAN
1.PERSPEKTIF PEMAHAMAN HTK
= TERMINOLOGI DAN CAKUPAN
= PERSPEKTIF HKT
= PENGERTIAN HKT
2. ASAS, TUJUAN, DAN SIFAT HKT
3. HUKUM ANGKATAN KERJA
= PERENC KERJA
= PELATIHAN KERJA
= PENEMPATAN KERJA
= KEBIJAKAN KTK DAN OTDA
4. SEJARAH DAN SUMBER HK
5. HUBUNGAN INDUSTRIAL
= PENGERTIAN
= SUBYEK DAN OBYEK
= TUJUAN DAN CIRI HUB. INDS
= INSTRUMEN HUB INDUSTRIAL
= PANDANGAN KRITIS
6. HUBUNGAN KERJA
= UNSUR-UNSUR HUB KERJA
= KEWAJIBAN PARA PIHAK
7. PERATURAN PERUSAHAAN
DAN PERJ. KERJA BERSAMA
8. PERJANJIAN KERJA
= BENTUK DAN ISI
= JENIS PERJ KERJA
= PANDANGAN KRITIS THD PK
9. PERLINDUNGAN TNG KERJA
= KESELMTAN DAN KESHTN KERJA
=JAMSOSTEK
10. PERLINDUNGAN UPAH
11. PENYELESAIAN HUB INDUSTRIAL
12. PEMUTUSAN HUB. KERJA
13. AKAD DAN AKAN
14. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
CAKUPAN HK KETENAGAKERJAAN
HUKUM KETENAGAKERJAAN :
= Meliputi Tiga Fase Penting Keberadaan Manusia Sebagai Mahkluk Yang Bekerja Yaitu
a. masa sebelum bekerja
b. masa selama bekerja
c. masa setelah bekerja
= Mengapa demikian
+ manusia mempunyai masa produktif
+ pada saat ia tdk produktif akan bergantung pd orang lain
= Manusia membutuhkan jaminan-jaminan => diakomodir dalam HKT
= Rezim HKT harus mampu berikan jaminan tiga fase keberadaan manusia
= Wacana kritis:
- apakah UU 13/2003 telah berikan jaminan tiga fase tersebut
- ketent per-uu-an apa saja yang mengatur tiga fase tersebut
Cakupan HKT
a. Hk Angkatan Kerja (HAK) => masa sebelum bekerja
meliputi Perenc Kerj, Plth kerja, Penempt kerja, kebijk KTK
dan otda à bahasan lebih mendalam dalam satu pertm
b. Hk Perburuhan (Arbeidsrechts) => masa selama bekerja
Hub. antara pelaku usaha yaitu buruh, pengusaha
(majikan), pemerintah dalam proses produksi.
Unsur penting yang ada dlm hk perburuhan adanya hub.
kerja dan wenang perintah (sifat hub.nya sub ordinasi)
Krn sifatnya tsb maka tujuan hk peruruhan adalah
melindungi buruh.
c. Hk Purna Kerja => masa setelah bekerja
Berkenaan dengan jaminan sosial bagi burh setelah
tidak produktif (tdk mampu bekerja lagi).
Spt misalnya: PHK, Jam. Hari Tua, jaminan kematian,
jaminan pemeliharaan kesehatan, dsb
a. Hk Angkatan Kerja (HAK) => masa sebelum bekerja
meliputi Perenc Kerj, Plth kerja, Penempt kerja, kebijk KTK
dan otda à bahasan lebih mendalam dalam satu pertm
b. Hk Perburuhan (Arbeidsrechts) => masa selama bekerja
Hub. antara pelaku usaha yaitu buruh, pengusaha
(majikan), pemerintah dalam proses produksi.
Unsur penting yang ada dlm hk perburuhan adanya hub.
kerja dan wenang perintah (sifat hub.nya sub ordinasi)
Krn sifatnya tsb maka tujuan hk peruruhan adalah
melindungi buruh.
c. Hk Purna Kerja => masa setelah bekerja
Berkenaan dengan jaminan sosial bagi burh setelah
tidak produktif (tdk mampu bekerja lagi).
Spt misalnya: PHK, Jam. Hari Tua, jaminan kematian,
jaminan pemeliharaan kesehatan, dsb
Pengertian hukum perburuhan
• Hukum Perburuhan hrs dipahami sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antara buruh dengan buruh, buruh dengan pengusaha dan buruh dengan penguasa.
• Dlm mendefiniskan Hk. Perburuhan harus dalam pemahaman sistem hukum
• Hukum Perburuhan hrs dikaji dalam perspektif yang lengkap, yaitu meliputi
a. Aspek substansi : perat per-UU-an yang atur hub antara buruh,
majikan dan penguasa.
b. Aspek struktur : lembaga dan aparat yang mrpk wadah dan personal
yang terlibat dalam hub hukum perburuhan.
Lembaga yg dimaksud antara lain org buruh, org pengusaha, lembaga
penyelesaian perselihan, pemerintah, dsb.
c. Aspek budaya yaitu berkaitan dengan perilaku subyek hukum yg
terlibat dalam hub perburuhan
PENGERTIAN HK PERBURUHAN
Ø Hub. Kerja -> hub antara penerima kerja (buruh) dan pemberi kerja (majikan)
Ø Hub. Kerja -> menimbulkan hak dan kwajiban yg harus dipenuhi oleh para pihak.
Ø Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja:
- Masing2 pihak saling menghormati,membutuhkn,mengerti peranan & hak & melaksanakn kewjibn masing2 dlm kselruhan proses produksi.
- Pengusha menjamin pemberian imbalan yg layak scr kemanusiaan & sesuai dgn sumbangan jasa yg dihslkan o/ pekerja & sesuai dgn kemajuan yg dicapai o/ perusahaan.
- Pekerja hrs memilki kesadaran dlm turut bertanggung jwb atas kelancaran, kemajuan & kelangsungan Hidup Perusahaan
Ø Hub. buruh dengan majikan bersifat bebas utk tentukan syarat-syarat kerja (jam kerja, upah, jaminan sosial, dsb) => bebas utk buat kesepakatan
Ø Orentasi hub tsb => produktifitas
PERSPEKTIF PEMAHAMAN
Ø Perspektif : idiologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Idiologi : hub. perburuhan dilandaskan pada idiologi (Neo-liberalisme,
marxisme, sosialisme, Pancasila).
Idiologi akan menentukan pola hubungan antara buruh dan
Majikan
Politik : bagaimana politik pemerintah terhadap buruh ?
Politik buruh murah, perlindungan buruh, dsb => mempunyai
hub yg signifikan dng kebijakan perburuhan.
Posisi tawar terhadap pemerintah dan pengusaha.
Ekonomi : Keberadaan buruh berhubungan erat dengan kondisi ekonomi
negara kondisi ekonomi akan berhub dengan kesejahteraan dan
kesempatan kerja
Sosial : masalah produktifitas, keahlian dan ketrampilan kerja, disiplin
kerja, syarat kerja, dsb.
budaya : budaya kerja, pola hubungan buruh dan majikan.
PENDAPAT PARA SARJANA
Molenaar :
Bag. Hk yg berlaku yang pada pokoknya mengatur hub antara buruh dengan majikan, buruh dengan majikan/pengusaha dan antara buruh dengan penguasa
= Ada tiga focus hubungan
= Hub. tsb menempatkan buruh sbg focus utama krn hrs dilindungi
Mr. Mok :
= Hk yg berkenaan dg pekerjaan yg dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan buruh bergantung dg pekerjaan itu
= unsur penting :
di bawah pimpinan org lain => ada 2 pihak yi buruh & majikan
=>majikan punya wenang perintah
penghidupan buruh …….. =>perlidungan thd eksistensi pekerjaan buruh atas kehidupannya
Ø M.G. LEVENBACH :
= Hk yg berkenaan dg hub kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dg hub kerja itu.
=Unsur penting
+ hub kerja – hub antara buruh dan majikan
= Hk yg berkenaan dg hub kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dg hub kerja itu.
=Unsur penting
+ hub kerja – hub antara buruh dan majikan
+ di bawah pimpinan – menunjukkan adanya wenang perintah
sifat hub subordinasi
+ penghidupan yg langsung ……….. – pekerjaan tsb harus mampu mendukung
hidup dan kehidupan buruh
Ø SOEPOMO
= himpunan peraturan, baik tertulis maupun tdk tertulis, yang berkenaan kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah
= Unsur penting
+ peraturan tertulis dan tidak tertulis
+ seorang bekerja pada orang lain – menunjukkan hub kerja
+ upah – ikatan hub tersebut
mendukung hidup dan kehidupan buruh
Ø Soetikno
= keseluruhan peraturan hukum mengenai hub kerja yang mengakibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah/pimpinan orang lain dan mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan kerja tersebut
unsur penting:
+ Hub. Kerja
+ di bawah perintah/pimpinan orang lain (buruh)
+ berkaitan dengan keadaan penghidupan
N.E.H van Esveld
= hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan atas tanggung jawaab dan resiko sendiri
= hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja dimana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan atas tanggung jawaab dan resiko sendiri
ASAS, TUJUAN, dan SIFAT Hukum Ketenagakerjaan
Asas penempatan tenaga kerja:
- Terbuka;
- Bebas;
- Objektif;
- Adil dan merata.
- Asas Hukum Ketenagakerjaan
- Psl 3 UU 13/2003 : asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah
Tujuan Hukum Ketenagakerjaan
Tujuan dan manfaat:
• Sebagai upaya perluasan lapangan kerja ke luar negeri;
• Mempererat hubungan antar negara;
• Mendorong peningkatan pengalaman kerja dan ahli tekhnologi;
• Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga;
Menurut Manulang:
• Mencapai / melaksanakan keadilan sosial di bidang Ketenagakerjaan
• Melindungi Tenaga Kerja terhadap kekuasaan pengusaha yang tidak terbatas
Tujuan Hukum Ketenagakerjaan
Menurut Psl 4 UU 13/2003, pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan:
• Memberdayakan, mendayagunakan Tenaga Kerja, optimal dan manusiawi
• Pemerataan kesempatan kerja & penyediaan
Tenaga Kerja yang sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
• Perlindungan Tenaga Kerja
• Meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya
• Bersifat privat :
mengatur hubungan kerja antara Tenaga Kerja dan pengusaha (hubungan orang perorangan)
• Bersifat publik :
adanya campur tangan pemerintah untuk masalah-masalah tertentu dalam pelaksanaan hubungan kerja
1. Imperatif / dwingenrecht (memaksa), contoh: Psl 153 ayat (1) UU 13/2003 tentang larangan PHK terhadap kasus-kasus tertentu.
2. Fakultatif / aanvullenrecht (melengkapi), contoh: Psl 51 ayat (1) UUKTK ttg pembuatan perjanjian kerja bisa tertulis dan tidak tertulis.
HUKUM ANGKATAN KERJA
Ø Perencanaan kerja
Ø Pelatihan kerja
Ø Penempatan kerja
Ø Perluasan kesempatan kerja
PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
• Pembangunan ketenagakerjaan = berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.
TUJUAN :
- Dayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- Wujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan daerah;
- Berikan perlindungan kepada tenaga kerja;
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
- Dalam pelaksanaan pebangunan nasional, Tenaga Kerja punya peranan dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;
- Perlu pembangunan ketenagakerjaan untuk tingkatkan kualitas tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat martabat.
- Perlindungan terhadap tenaga kerja = hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan.
- Tenaga kerja = setiap orang yang mampu lakukan pekerjaan guna hasilkan barang/jasa.
- Pekerja/buruh = setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- Ketenagakerjaan = segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- Pemberi kerja = orang, pengusaha, Badan Hukum yang pekerjakan tenaga kerja dengan bayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
• Pengusaha :
a. orang, persekutuan, atau Badan Hukum yang jalankan perusahaan milik sendiri;
b. orang, persekutuan, atau Badan Hukum yang jalankan perusahaan bukan miliknya;
c. orang, persekutuan, atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dalam a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
• Perusahaan :
a. setiap bentuk usaha yang ber-Badan Hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik Badan Hukum (swasta maupun negara) yang pekerjakan pekerja/buruh dengan bayar upah.
b. usaha sosial dan usaha lain yang punya pengurus dan pekerjakan orang lain dengan bayar upah.
Perencanaan Kerja
• Perencanaan tenaga kerja = proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
• Informasi ketenagakerjaan = gambaran, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang punya arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
• Dilakukan dalam rangka pmbngunan Ketenagakerjaan dengan tujuan terpenuhinya hak-hak dasar dan perlindungan Tenaga Kerja, menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha, baik secara makro maupun mikro (Psl 7 UUKTK)
• Pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja.
Perencanaan Tenaga Kerja, meliputi:
a. Perencanaan tenaga kerja makro = nasional, daerah, sektoral.
b. Perencanaan tenaga kerja mikro = suatu instansi.
Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan, meliputi :
- Penduduk dan Tenaga Kerja;
- Kesempatan kerja;
- Pelatihan kerja;
- Produktivitas Tenaga Kerja;
- Hubungan industrial;
- Kondisi lingkungan Kerja;
- Pengupahan dan kesejahteraan Tenaga Kerka;
- Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek).
Pelatihan Kerja
Bertujuan untuk :
membekali, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja
Guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan
v Pelatihan kerja, yaitu keseluruhan kegiatan untuk beri, peroleh, tingkatkan, serta kembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan/pekerjaan.
v Kompetensi kerja, yaitu kemampuan kerja individu yang cakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar.
v Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk bekali, tingkatkan, dan kembangkan kompetensi kerja guna tingkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.
v Dilaksanakan dengan perhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
v Diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja.
Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
• Setiap tenaga kerja berhak untuk poroleh, tingkatkan dan kembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
• Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
• Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/ atau lembaga pelatihan kerja swasta.
• Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
• Lembaga pelatihan kerja swasta wajib peroleh izin ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kab/kota.
• Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja diatur dengan keputusan menteri.
• Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:
a. tersedianya tenaga kepelatihan,
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan,
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja,
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan.
• Lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga pelatihan kerja pemerintah dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi yang bersifat independen.
• Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja.
• Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.
• Pelatihan kerja diselenggarakan dengan sistem pemagangan.
• Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemegangan yang memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemegangan.
• Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan, dianggap tidak sah dan status peserta berubah jadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan
• Tenaga kerja yang telah ikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi
• Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan :
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia,
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi,
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan.
- Penyelenggara : lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja swasta.
- Bentuk lembaga pelatihan kerja swasta: Badan Hukum atau perorangan.
- Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi bidang ketenagakerjaan.
- Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem magang.
- Pemagangan dilakukan atas dasar perjanjian pemagangan antar peserta dan pengusaha yang dibuat secara tertulis.
- Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam dan di luar negeri.
- Penenmpatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
- Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan perhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.
- Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan perhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.
Ø Penempatan tenaga kerja terdiri dari :
a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.
Ø Pemberi kerja yang perlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang butuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja
Ø Pelaksanaan penempatan tenaga kerja wajib berikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja
Ø Pemberi kerja dalam pekerjakan tenaga kerja wajib berikan perlindungan yang cakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.
- Pelayanan penempatan tenaga kerja bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang liputi unsur-unsur:
a. pencari kerja
b. lowongan pekerjaan
c. informasi pasar kerja
d. mekanisme antar kerja
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja
- Pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari:
a. instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenaga-kerjaan
b. lembaga swasta berbadan hukum
- Lembaga penempatan tenaga kerja swasta wajib memiliki izin
- Pelaksana penempatan tenaga kerja pemerintah, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja
- Lembaga penempatan tenaga kerja swasta, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.
Penempatan Tenaga Kerja
Psl 31 UUKTK menyatakan bahwa setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam / di luar negeri.
Tujuan penempatan TK
Menempatkan Tenaga Kerja pada jabatan yang tepat sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan secara terbuka, bebas, obyektif, adil, setara tanpa diskriminasi.
Perluasan Kesempatan Kerja
q Pemerintahbertanggungjawabmengupayakanperluasankesempatankerjabaik di dalammaupun di luarnegeri.
q Pemerintahdanmasyarakatbersama-samamengupayakanperluasankesempatankerjabaik di dalammaupun di luarhubungankerja.
q Perluasankesempatankerja di luarhubungankerjadilakukanmelaluipenciptaankegiatan yang produktifdanberkelanjutandenganmendayagunakanpotensisumberdayaalam, sumberdayamanusiadanteknologitepatguna.
q Penciptaanperluasankesempatankerjadilakukandenganpolapembentukandanpembinaantenagakerjamandiri, penerapanteknologitepatguna, danpendayagunaantenagakerjasukarelaataupola lain yang dapatmendorongterciptanyaperluasankesempatankerja.
q Pemerintahmenetapkankebijakanketenagakerjaandanperluasankesempatankerja.
SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN
SUMBER HUKUM MATERIIL : FAKTOR YANG MEMBANTU PEMBENTUKAN HUKUM
Faktor pembentuk hukum : idiologi, ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam.
Sebagai keputusan politik isi hukum akan sangat dipengaruhi oleh berbagai kepetingan
SUMBER HUKUM FORMIL : TEMPAT ATAU SUMBER DARI MANA SUATU PERATURAN PEROLEH KEKUATAN HUKUM
Sumber Hukum Formil berkaitan dengan bentuk hukum seperti UU, konvensi internasional, Kebiasaan, Peraturan perusahaan, Perjanjian kerja
GARIS KEBIJAKAN POLITIK PERBURUHAN DI ERA ORDE BARU
• PENJABARAN IDEOLOGI NEGARA KE DALAM KONSEP HIP YG OTORITER
• POLITIK PENUNGGALAN ORANG BURUH -> Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
• KANALISASI PENYELESAIAN SENGKETA DI BAWAH LEMBAGA PEMERINTAH
• PELUANG DAN LEGITIMASI PERANAN MILITER DALAM SENGKETA PERBURUHAN
• KEBIJAKAN JAMSOSTEK DAN MONOPOLI PEMERINTAH
• POLITIK PENGUPAHAN -> UPAH MINIMUM
• KOMODITISASI EKSPOR Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Perubahan yang telah terjadi
• UU 13 TAHUN 2003 – BERIKAN PERUBAHAN YANG CUKUP MENDASAR ADA UJI MATERIIL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG TERSEBUT
• LAHIRNYA UNDANG-UNDANG SERIKAT BURUH -> BERI KEBEBASAN BERSERIKAT PADA BURUH
• MENUTUP RUANG MILITER UNTUK CAMPUR TANGAN
• UU 39 TH 2004 -> BERI PERLINDUNGAN TERHADAP TKI
HUBUNGAN DALAM INDUSTRI
• ADALAH SUATU SISTEM HUBUNGAN YANG TERBENTUK ANTARA PARA PELAKU PROSES PRODUKSI BARANG ATAU JASA YAITU PENGUSAHA, PEKERJA, DAN PEMERINTAH.
• HUBUNGAN INDUSTRI DIBEDAKAN BERDASARKAN PAHAM, IDEOLOGI YANG DIANUT YAITU LIBERALISME, MARXSISME, DAN SOSIALISME.
• HUBUNGAN INDUSTRI DI INDONESIA DIDASARKAN PADA PANCASILA.
CIRI PAHAM SOSIALISME
• HUBUNGAN ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA BERSIFAT KONFLIK KEPENTINGAN
• KONFLIK DISELESAIKAN DENGAN PERUNDINGAN YANG BERSIFAT ADU KEKUATAN
• HARUS TERCAPAI KESEIMBANGAN KEKUATAN UNTUK MENCAPAI KOMPROMI
• KEKUATAN PEKERJA BILA TERGABUNG DALAM SERIKAT
CIRI PAHAM LIBERALISME
• PEKERJA DAN PENGUSAHA MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG BERBEDA YAKNI KEPENTINGAN PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN UPAH YANG SEBESAR-BESARNYA SEDANGKAN PENGUSAHA UNTUK MENCAPAI KEUNTUNGAN SEBESAR-BESARNYA.
• PERBEDAAN PENDAPAT DISELESAIKAN DENGAN ADU KEKUATAN BURUH DENGAN SENJATA MOGOKNYA SEDANGKAN PENGUSAHA MENUTUP PERUSAHAANNYA
• PEKERJA SEBAGAI MAHLUK PRIBADI SOSIAL
CIRI PAHAM MARXISME
• PENGUSAHA SELALU BERUSAHA AGAR ADA NILAI LEBIH DENGAN MERAMPAS SEBAGIAN HAK-HAK BURUH
• PEKERJA DAN PENGUSAHA ADALAH DUA PIHAK YANG BERTENTANGAN KEPENTINGAN, KARENANYA PERBEDAAN PENDAPAT DISELESAIKAN DENGAN SALING MENJATUHKAN
SISTEM HUBUNGAN PERBURUHAN MENURUT AGUS SUDONO (1997)
• HUBUNGAN PERBURUHAN ATAS DASAR KEGUNAAN (UTILIY SYSTEM)
• HUBUNGAN PERBURUHAN ATAS DASAR DEMOKRASI (DEMOCRASY SYSTEM)
• HUBUNGAN PERBURUHAN ATAS DASAR KEMANUSIAAN (HUMAN SYSTEM)
• HUBUNGAN PERBURUHAN ATAS DASAR KOMITMEN SEUMUR HIDUP (LONG LIFE COMMITMENT/LIFE TIME EMPLOYMENT)
• HUBUNGAN PERBURUHAN ATAS DASAR PERJUANGAN KELAS (CLASS STRUGGLE)
HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA MEMPUNYAI AZAS KERJASAMA SBB:
• PEKERJA DAN PENGUSAHA BEKERJASAMA DALAM PRODUKSI (PARTNER IN PRODUCTION)
• PEKERJA DAN PENGUSAHA BEKERJASAMA DALAM MENIKMATI HASIL PERUSAHAAN (PARTNER IN PROFIT)
• PEKERJA DAN PENGUSAHA BEKERJASAMA DALAM TANGGUNG JAWAB (PARTNER IN RESPONSIBILIY)
CIRI HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
CARA PANDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA TERHADAP PEKERJA
• TIDAK UNTUK CARI NAFKAH TAPI JUGA PENGABDIAN KEPADA TUHAN YME
• BUKAN SEBAGAI FAKTOR PRODUKSI SEMATA TETAPI SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABATNYA
• KESERASIAN KEPENTINGAN BURUH DAN PENGUSAHA YAITU KEMAJUAN PERUSAHAAN
• PERBEDAAN PENDAPAT ATAU PERSELISIHAN DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH
• PEMBAGIAN HASIL YANG ADIL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar